Perkuat Hak Asasi dan Pemberantasan Korupsi, Otorita IKN dengan KPK dan Komnas HAM, Sepakati Nota Kesepahaman

NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) perkuat sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengimplementasian hak asasi manusia (HAM) dalam tahapan pembangunan IKN, langkah awal yakni dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diselenggarakan di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Nusantara, pada Selasa (19/12/2023).

“Kami (Otorita IKN) menyambut baik kolaborasi dengan KPK dan Komnas HAM. Sejak awal kami ingin pola ESG (Environmental, Social, Governance) bisa terlaksana dan memiliki rekam jejak yang baik. Oleh karenanya supervisi ini sangat membantu kami mencapai cita-cita tersebut,” ungkap Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mendukung penuh adanya sistem pengawasan yang nantinya KPK jalin bersama Otorita IKN. Menurutnya, dua tugas utama KPK yaitu pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan penyelenggaraan sistem pemerintah akan mampu berjalan maksimal dengan penandatanganan MoU ini.

"KPK percaya bahwa langkah penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah yang benar dengan memaksimalkan kerja sama serta fungsi pengawasan yang kami (KPK) laksanakan dalam penyelenggaran sistem pemerintahan di Otorita IKN,” terang Nawawi.

Dalam MoU dengan KPK, sinergi kerja sama antara Otorita IKN dan KPK terbentuk dalam beberapa ruang lingkup: 

1. Pencegahan tindak pidana korupsi; 

2. Monitoring penyelenggaraan pemerintah;

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 

4. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi; penyediaan narasumber dan ahli; dan

5. Pertukaran informasi dan/atau data.

Kepala Otorita IKN juga menyebut sudah sangat mengantisipasi adanya ‘bagi-bagi’ di dalam otorita ini. “Ada tiga ‘bagi-bagi' yang kita waspadai dan tidak kita lakukan. Yaitu ‘bagi-bagi proyek’, 'bagi-bagi posisi' yang mana kita sudah membuka seleksi penerimaan secara terbuka, terakhir ‘bagi-bagi kavling' di mana kami selalu meminta audit darI BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sirigo antusias untuk bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap berjalanya pemenuhan HAM dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Kami melihat ada dua bentuk pemenuhan HAM yang baik. Pertama bagaimana penyediaan Hunian Pekerja Konstruksi yang memberikan kondisi yang layak pada pekerja dan tidak membebani psikologis mereka. Hal kedua adalah upaya reforestasi yang dicanangkan di Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan," jelas Atnike.

"Dengan adanya MoU ini, kami akan melakukan pengawasan secara langsung dan membantu advokasi pemenuhan hak bagi semua pihak dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara," imbuhnya.

Kerja sama dalam memastikan HAM ditegakkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara juga dijalin dengan MoU antara Otorita IKN dan Komnas HAM dengan ruang lingkup:

1.Pengamatan situasi HAM dalam proses pembangunan IKN;

2.Penyusunan kajian HAM dalam proses pembangunan lKN; 

3.Pengarusutamaan HAM dalam penyusunan kebijakan pembangunan IKN; 

4.Penguatan kesadaran HAM; dan 

5.Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan mandat Komnas HAM di IKN.

Kepala Otorita IKN menambahkan bahwa pihak Otorita IKN sangat terbuka dalam untuk KPK dan Komnas HAM untuk berkantor di Nusantara. Ia menyebut bahwa hal tersebut akan mempermudah kolaborasi dan koordinasi selepas penandatanganan MoU ini.

Turut hadir pihak Otorita IKN dalam agenda ini: Sekretaris, Achmad Jaka Santos Adiwijaya; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Silvia Halim. Selain itu hadir juga dari Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa; dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Henry Silka Innah.

 

(Selasa, 19 Desember 2023)

 

Dokumentasi Foto

Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

19 Desember 2023