Apel Perdana 2026, Otorita IKN Tegaskan Transformasi ASN Menuju Ibu Kota Politik 2028

NUSANTARA — Awali tahun 2026, lebih dari 1.100 pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengikuti apel perdana yang dipimpin oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Senin (5/1/2026).

Apel perdana ini menjadi momentum penguatan kesiapan dan kesatuan langkah aparatur sipil negara Otorita IKN dalam mengawal transformasi kelembagaan menuju Nusantara sebagai pusat pemerintahan 2028.

Dalam arahannya, Basuki menekankan pentingnya membangun solidaritas dan kesamaan visi seluruh pegawai Otorita IKN untuk mengawal pembangunan Nusantara.

“Arah besar menuju tahun 2028, IKN bukan hanya sekadar ibu kota baru bagi kita. Namun, sesuai dengan judul kita hari ini, IKN menuju 2028 transformasi ASN dan kota masa depan,” tegasnya.

Basuki menambahkan bahwa generasi muda akan menjadi motor perubahan, sekaligus menjadikan kawasan Nusantara sebagai ekosistem pemerintahan dan ekonomi, termasuk bagi masyarakat lokal sekitarnya.

“ASN muda harus menjadi fokus pemindahan di IKN. Generasi muda harus jadi motor perubahan. Pembangunan IKN bukan hanya tentang bangunan baru, namun juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Untuk itu, IKN akan menjadi ekosistem pemerintahan dan kehidupan kota yang benar-benar baru untuk Indonesia,” pungkasnya.

Apel perdana ini sekaligus menjadi momentum Otorita IKN untuk menyatukan langkah dan komitmen seluruh pegawai dalam mengawal pembangunan ibu kota yang berkelanjutan, modern, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

(Selasa, 6 Januari 2026)

 

Dokumentasi Foto
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara


Keterangan foto: Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono,menyampaikan arahan pentingnya transformasi aparatur sipil negara (ASN) kepada lebih dari 1100 pegawai Otorita IKN yang hadir di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, KIPP Nusantara, pada Senin (5/1/2026).

06 Januari 2026

Laporkan temuan Anda apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara